HALUT,HalmaheraPress—Badan Anggaran (Banggar) DPRD minta Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara untuk melakukan evaluasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait karena rendahnya realisasi pajak daerah dan retribusi.
Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kinerja OPD penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum maksimal, kepatuhan wajib pajak yang rendah, dan kurangnya inovasi dalam peningkatan penerimaan pajak
“Target pendapatan dari pajak daerah tidak tercapai, menunjukkan adanya masalah dalam pengelolaan dan pengumpulan pajak,”kata Anggota Banggar DPRD Halmahera Utara, Ns. Mariane Priska Tadjibu, Kamis (24/07/2025).
Politisi Partai Gajah ini menyampaikan bahwa sesuai dengan data dari DJPK Kemenkeu sesuai dengan data SIKD per 23 Juli 2025 , dari target PAD 119, 64 M baru terealisasi 15,35 M atau baru 12.83 %.
“Kondisi ini sangat menghawatirkan karena sudah 7 bulan sisa 5 bulan target baru 12.83 % tercapai. Apalagi jika di breakdown per item PAD, kinerja PAD Halmahera Utara sangat terjun bebas,”ujarnya.
Dikatakannya, Pajak Daerah dari target 36.09 M baru tercapai 15.34 M atau 42.51 % , Retribusi Daerah lebih parah lagi karena dari target 3.70 M sama sekali tidak ada realisasinya atau 0% sama hal dengan Hasil Pengelolaab kekayaan daerah yang dipisahkan juga masih 0% dari target 2 M
“Bagi saya ini menjadi catatan penting, mengingat sektor pendapatan merupakan fondasi utama dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik,”tegas Istri dari Tokoh Pemuda Halut Devid Marthin ini
Lanjut Priska, meski demikian, Partai PSI memberikan apresiasi kepada pemerintah atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024.
“Laporan keuangan daerah tersebut telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Penyusunan dan penyajiannya pun telah melalui pembahasan yang komprehensif bersama DPRD,”tutur Politisi PSI Dapil II ini.
Dia berharap di 2025 ini capaian pajak dan retribusi daerah harus optimal, mengingat potensi pajak dan retribusi daerah yang dimiliki Kabupaten Halmahera Utara masih banyak yang belum dioptimalkan.
Srikandi Partai Gajah ini meminta agar Pemerintah Kabupaten Halut lebih fokus dalam menggali potensi -potensi pajak dan retribusi daerah, serta melakukan pembenahan terhadap sistem pemungutan dan pengawasan.
“Harapan kedepan, PSI mendorong Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan, agar pembangungan daerah dapat berjalan secara optimal dan pelayanan publik semakin meningkat.
“Kinerja pengumpulan pajak dan retribusi daerah harus menjadi prioritas demi mewujudkan kemandirian fiskal daerah,”tutup Priska yang juga Bendahara PSI Halmahera Utara ini.(red)
