TOBELO,HP—Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra), di Hotel Aryaduta Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Halmahera Utara dihadiri oleh camat serta organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Halmahera Utara.
Dalam sambutannya, Bupati Piet Hein Babua mengatakan peserta yang mengikuti kegiatan tersebut serius dan memanfaatkan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas serta pemahaman dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Menurutnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) harus membangun serta memahami budaya belajar secara berkelanjutan, mengingat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintahan selalu bersandar pada regulasi yang saat ini terus berkembang.
“Tugas ASN adalah bekerja sambil belajar Karena dalam pelaksanaan tugas, saat ini era digitalisasi diperhadapkan dengan berbagai regulasi. Oleh karena itu, kita harus banyak belajar dan meningkatkan pemahaman yang lebih luas,”ujarnya Piet.
Dikatakannya, pemahaman terhadap regulasi menjadi hal penting agar setiap perangkat daerah mampu melaksanakan tugas secara tepat dan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Melalui Bimtek ini, para camat dan pimpinan OPD diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap perubahan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Dengan demikian, perencanaan program pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah serta peraturan perundang-undangan,”pungkasnya.
Turut hadir narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Khori Efrial selaku Analis Kebijakan Pertama dan Ulva Presy Latifa, A.Md.Ak, Pengelola Data Informasi. Turut menjadi pemateri Hanz Budi Setiawan Dandel, S.E., M.A.P., Perencana Ahli Muda pada Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.(red)






