JAKARTA,HP—Mesak Habari, Ketua Serikat Mahasiswa Indonesia Timur (SMIT) angkat bicara soal polemik yang tercipta ditubuh Kepolisian Republik Indonesia.
Proses reformasi Polri ternilai sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana alur fikir dari seorang Presiden, baik dari segi pembentukan tim Reformasi Polri hingga pembangkangan regulasi dengan menerbitkan Peraturan Kapolri No 10 tahun 2025 Tentang Penempatan Polri aktif disejumlah Kementerian.
“Ini sangat kelihatan sebagaimana tindakan Pembangkangan terhadap Presiden terlebih sejumlah UU yang secara tegas melarang Polri aktif berada pada lingkup jabatan sipil,”tegas Mesak, dalam keterangan perss yang diterima redaksi, Minggu (01/02/2026).
Terbaru kala Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan usulan agar Polri berada dibawah Kementerian, Kepala Kepolisian Republik Indonesia mencipta penolakan secara terang-terangan. Penolakan yang berdasar di negara demokrasi adalah sesuatu yang sah-sah saja namun jangan menempatkan profesi petani seolah hanya sebagai alternatif.
Kapolri Listyo Sigit Prabowo kelihatan sangatlah serius dalam memperkuat Internal kepolisian, terlihat dari Sumpah/Inkra yang ia kumandangkan dan diikuti oleh ribuan Personil. Apakah ini murni untuk penguatan, atau sebuah Isyarat bahwa ia masih punya ribuan loyalitas kita belum tau pasti.
Kami Ksatria Bhayangkara membangun POLRI yang melindungi, Polri yang melayani, Polri yang mengayomi, Polri yang dicintai dan Polri yang dipercaya masyarakat.
Demi Tuhan Yang Maha Esa, Demi Bangsa dan Negara demi seluruh rakyat Indonesia demi kehormatan kepolisian Negara Republik Indonesia
Ķami berjanji untuk setia pada Inkra kami, kami tegap, kami setia, hidup dan jaya kepolisian Negara Indonesia.
Praktek pembuatan sumpah/inkra Polri tersebut terlihat masih sangat jauh dari realitas lapangan sebagaimana terkuaknya sejumlah kasus yang memposisikan Polri semakin melemah dan krisis kepercayaan Publik.
“Hal yang sangat Ironis dalam tubuh Polri saat ini adalah proses Reformasi Polri yang seolah tidak menginginkan keterlibatan publik, terlebih ketidaksatuan pada hirarkis Pemerintahan,”tutup Mesak.(red)
