TOBELO– Rovin Dj, Wakil Ketua Umum Lembaga Pemuda Adat (LEPA BOENG) menyesalkan pernyataan Ketua Komisi III DPRD Halmahera Utara Janlis Kitong dan anggota DPRD Fraksi PDI-Perjuangan Irwan Djam yang justru menggiring ruang publik pada isu hubungan Bupati dan Wakil Bupati. Langkah tersebut tidak menyentuh substansi persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.tambahnya
Menurut Rovin, jika yang dipersoalkan adalah batalnya program Kampung Nelayan oleh pemerintah pusat, maka DPRD semestinya menggunakan fungsi pengawasannya secara konstitusional.
Alhasil, panggil Bupati dan Wakil Bupati dalam forum resmi, minta penjelasan secara terbuka atau datangi kementerian terkait untuk mempertanyakan alasan pembatalan program tersebut. Itulah kerja politik yang diamanatkan rakyat, bukan membangun opini di ruang media yang hanya memancing spekulasi.kata Rovin
Rovin juga menambahkan, bahwa yang lebih mengkhawatirkan, ruang publik kini dipenuhi perdebatan soal relasi elite politik, sementara persoalan yang benar-benar dirasakan masyarakat justru kehilangan perhatian.
“Sungguh ironis, di tengah anjloknya harga kelapa yang memukul pendapatan ribuan petani, lemahnya keberpihakan terhadap sektor perikanan dan berbagai persoalan ekonomi rakyat lainnya, DPRD justru sibuk mengomentari dinamika internal pemerintah daerah,”sambung Rovin.
Rovin menengaskan, agar isu-isu elite politik tidak sampai mereduksi perhatian terhadap persoalan ekonomi rakyat. Jangan sampai masyarakat dipaksa terus mengikuti drama politik, sementara petani kelapa menghadapi harga yang tidak berpihak, nelayan menghadapi ketidakpastian program, dan warga menunggu solusi nyata dari para wakil yang mereka pilih.
“Demokrasi tidak diukur dari kerasnya pernyataan di media, tetapi dari keberanian lembaga politik mengawal kepentingan rakyat. DPRD harus hadir sebagai pengawas kebijakan, bukan sebagai aktor yang memperpanjang polemik politik yang tidak memberikan nilai tambah bagi masyarakat,”tegas Rovin.
Halmahera Utara membutuhkan DPRD yang progresif revolusioner, berani memperjuangkan harga komoditas rakyat, mengawal program pembangunan yang dibatalkan dan memastikan setiap kebijakan pemerintah berpihak kepada kepentingan publik.
“Rakyat tidak memilih DPRD untuk mengurus hubungan Bupati dan Wakil Bupati. Rakyat memilih DPRD untuk menjaga kepentingan rakyat,”tutup Rovin.(red)
