Di bawah kaki Gamalama yang diam namun menyimpan magma sejarah, angin laut yang dahulu membawa para penjelajah dunia mencari “Emas Hijau”.
Ternate, sebagai The Spice Island, bukan sekadar entitas geografis yang dibatasi koordinat peta, melainkan sebuah ruang diskursus di mana memori kolektif tentang kedaulatan sedang beradu nasib dengan deru mesin kemajuan yang acapkali amnesia terhadap akar sejarahnya.
Menatap Ternate hari ini adalah menatap sebuah medan tempur simbolik, antara keinginan untuk tetap menjadi subjek yang bermartabat di Tanah Gapi atau perlahan luruh menjadi objek pelengkap dalam narasi besar pembangunan yang tanpa wajah. Di titik inilah, momentum refleksi menjadi krusial untuk membedah apakah perayaan kita adalah bentuk syukur atas kedaulatan yang terjaga, atau justru sekadar seremoni pengantar bagi hilangnya jati diri kita di tengah rimba postmodern.
Peringatan Hari Jadi Ternate (HJT) tidak semestinya terjebak dalam seremoni semu yang hanya merayakan angka-angka kronologis di atas kalender. Di balik kemeriahan parade budaya dan dentum tifa, terdapat sebuah tangis eksistensial yang meminta kita membaca kembali posisi Ternate di tengah kepungan dunia modern.
Menggunakan kacamata Immanuel Wallerstein dalam Teori Sistem Dunia (1974), Ternate yang dulunya adalah core (pusat) atau jantung yang memompa denyut nadi perdagangan dunia, kini sedang dipaksa secara sistematis untuk menjadi wilayah periphery (pinggiran) yang dipandang sebagai sebuah ladang yang hanya di lirik untuk kepentingan industri global.
Kolonialisme hari ini tidak lagi datang dengan bunyi pesawat, sepatu laras di pelabuhan atau aroma mesiu di benteng dan kapal perang. Ia kini bekerja melalui apa yang disebut Antonio Gramsci sebagai Hegemoni (1929-1935); sebuah bentuk penaklukan tanpa perang yang bekerja secara halus dengan cara menguasai kesadaran kita.
Hegemoni ini menyusup lewat layar ponsel yang kita genggam setiap saat, menyeragamkan selera melalui algoritma global, dan perlahan membunuh “rasa bangga” menjadi orang Ternate (maluku utara). Sosiolog George Ritzer menyebut gejala ini sebagai “The McDonaldization of Society” (1993). Ketika gaya hidup luar dianggap sebagai satu-satunya standar kemajuan, maka keunikan lokal mulai dianggap inferior.
Program penyeragaman selera ini menjadi sebuah senjata pamungkas newkolonial, dan ini adalah bentuk kekerasan simbolik (symbolic violence) sebagaimana dirumuskan Pierre Bourdieu (1970-an), sebuah kondisi di mana standar nilai dari luar dipaksakan sedemikian rupa sehingga kita merasa malu pada jati diri kita sendiri. Bebarapa sampel dari praktik itu adalah memakai baju adat, memainkan musik tradisional dianggap kuno, dan menjaga ritual tradisi dianggap penghambat logika modern, yang pada akhirnya mengubah kita dari pewaris para leluhur yang agung menjadi sekadar peniru gaya hidup yang hampa.
Lihatlah ke sekeliling kita, Ketika narasi pembangunan hanya memuja dan mengejar angka pertumbuhan makro, di saat yang sama terjadi pembungkaman hak komunal masyarakat oleh deru laju pembangunan dan industrialisasi ekonomi, di situlah esensi dari pikiran David Harvey mengenai Accumulation by Dispossession (2003) atau Akumulasi melalui perampasan terjadi.
Tanah ulayat yang merupakan saksi bisu sumpah para leluhur kini terancam menjadi komoditas yang berpindah tangan. Pembangunan tanpa “ruh” kultural hanya akan melahirkan kota yang keropos, sebuah wilayah yang megah dengan beton namun asing bagi anak cucunya sendiri karena identitas mereka telah tercerabut dan tergantikan.
Oleh karena itu, semangat pembangunan kultural harus diposisikan sebagai strategi kontra Hegemoni. Kita harus tumbuhkan kembali semangat Sultan Baabullah dan bukan hanya sekadar mengenang nama besarnya, tapi kita harus mewarisi keberaniannya dalam memutus rantai ketertundukan pikiran.
Perlawanan kita hari ini adalah dengan penguatan modal budaya (Cultural Capital), di mana nilai Jou Se Ngofangare harus menjadi tameng utama. Hubungan pemimpin dan rakyat tidak boleh menjadi transaksi politik semata, melainkan ikatan sakral yang menjaga integritas ekologi dan kehormatan manusia di bawah kaki gunung Gamalama. Sebagaimana diingatkan oleh Frantz Fanon dalam The Wretched of the Earth (1961), kedaulatan sejati dimulai dari keberanian untuk mendekolonisasi pikiran (decolonizing the mind).
Kita tidak anti-kemajuan, namun kita menolak tunduk pada penyeragaman yang mencoba mencetak setiap kota di dunia menjadi mesin produksi yang serupa. Dekolonisasi pikiran berarti memutus rantai inferioritas yang selama ini membuat kita merasa bahwa standar ‘baik’ atau ‘maju’ harus selalu datang dari Barat atau pusat-pusat modal global.
Penolakan terhadap penyeragaman bukanlah bentuk ketertutupan, melainkan bentuk integritas intelektual. Ini adalah upaya untuk memastikan bahwa kemajuan di Ternate tidak dibayar dengan harga hilangnya keunikan kita sebagai bangsa rempah.
Kita harus menjadi modern dengan cara kita sendiri, modernitas yang bernapas dengan dialek kita, modernitas yang menghormati ritus spiritualitas kita, dan modernitas yang menjaga kedaulatan tanah ulayat kita. Karena pada akhirnya, kemajuan tanpa identitas hanyalah bentuk lain dari ketersesatan di tengah keramaian dunia.
Pembangunan Ternate haruslah sebuah Modernitas Refleksif, meminjam istilah Anthony Giddens (1990); sebuah kondisi di mana kemajuan tidak lagi diterima secara buta sebagai takdir, melainkan terus-menerus disaring melalui kearifan lokal. Refleksivitas ini menuntut kita untuk tidak sekadar menjadi konsumen teknologi, melainkan aktor yang sadar untuk mengintegrasikan literasi digital dengan memori kolektif sejarah.
Modernitas refleksif adalah keberanian untuk memilih serta mengambil efisiensi dunia modern untuk mewujudkan kesejahteraan, namun tetap menggunakan kompas nilai leluhur untuk menjaga integritas sosial.
Leluhur kita telah menitipkan amanat lewat filosofi: “Kie ma maku, ronga ma maku” Jagalah tanahmu, jagalaj namamu. Mereka mengajarkan semangat “Maku riolo se maku re ene, maku mansia se maku ma amo-amo” bahwa kekuatan kita ada pada persatuan yang memanusiakan, bukan pada kompetisi yang saling menginjak.
Pada akhirnya, merayakan Hari Jadi Ternate adalah tentang memastikan bahwa di masa depan, Ternate bukan sekadar koordinat di peta investasi semata, melainkan sebuah subjek yang tegak dan berdaulat.
Mari kita pastikan Ternate tetap memiliki “wangi” cengkih yang merdeka. Seperti pesan tua yang selalu bergema di seantero Moloku Kie Raha “Toma nako fira, ngone ma doro, toma nako doro, ngone ma fira.” Jika kita mundur dalam menjaga identitas, kita akan hancur; namun jika kita maju menjaga martabat, kita akan tetap berdiri tegak sebagai bangsa yang merdeka secara jiwa dan raga.
Selamat Hari Jadi Ternate ke 775.
Mari menjadi modern tanpa harus menjadi asing di tanah sendiri.*
