SEJARAH perjalanan bangsa Indonesia adalah sejarah hubungan antara pusat dan periferi, antara negara (State) dan desa (Village). Jauh sebelum proklamasi kemerdekaan 1945, desa-desa di Nusantara telah eksis sebagai entitas politik dan sosial yang mandiri. Mereka memiliki sistem kepemimpinan, hukum adat, dan cara pengelolaan sumber daya yang berdaulat. Namun, narasi umum yang terbangun selama berabad-abad lamanya, mulai dari era kolonial hingga pemerintahan resmi NKRI, selalu menempatkan desa sebagai objek eksploitasi dan subordinasi.
Di masa kolonial, desa dikonstruksi sebagai alat untuk memobilisasi tenaga kerja dan tanah (melalui Cultuurstelsel). Sementara di era modern sebelum reformasi, melalui UU No. 5 Tahun 1979, negara melakukan penyeragaman (homogenisasi) yang memaksakan model desa administratif secara kolektif ke seluruh pelosok negeri. Akibatnya, identitas lokal hancur, otonomi asli lumpuh, dan desa hanya menjadi unit birokrasi terendah yang bertugas melayani perintah dari atas.
Lahirnya UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa perubahan kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, muncul sebagai antitesis terhadap narasi panjang tersebut, sebuah upaya untuk memulihkan martabat desa melalui legitimasi hukum yang kuat. Legitimasi negara dalam UU Desa tidak muncul dari ruang yang hampa, melainkan ditopang oleh pilar-pilar teoretis yang saling bertautan dan kuat. Dibawah ini, penulis mencoba mejelaskan dengan detail tentang rincian kemanfaatannya.
Konsep pembangunan desa saat ini berakar kuat pada Teori Pengakuan (Recognition Theory) yang dikemukakan oleh Axel Honneth (1992). Melalui asas rekognisi, negara tidak lagi memandang desa sebagai objek administratif semata, melainkan sebagai subjek hukum yang setara dalam sistem ketatanegaraan. Langkah ini menjadi krusial untuk memulihkan luka sejarah akibat pemaksaan identitas seragam oleh negara di masa lalu. Dengan adanya pengakuan legal ini, masyarakat desa kini memiliki kepercayaan diri untuk mengelola identitas kultural dan sosial mereka secara mandiri tanpa perlu merasa khawatir terhadap intervensi birokrasi yang berlebihan.
Sejalan dengan pengakuan identitas tersebut, penghormatan terhadap Hak Asal Usul dan Ulayat menempatkan desa dalam kerangka pluralisme hukum sebagaimana oleh Christiaan Snouck Hurgronje dan diperdalam oleh Cornelis van Vollenhoven dalam teori Adatrecht (1901-1933). Kesadaran ini muncul karena hukum formal negara sering kali tidak mampu menjangkau nilai-nilai keadilan lokal yang telah hidup selama berabad-abad. Oleh karena itu, tujuan utama dari prinsip ini adalah untuk memproteksi ruang hidup, baik berupa tanah maupun tradisi, dari ancaman eksploitasi pihak eksternal. Manfaatnya, keberlanjutan ekosistem lokal dapat terjamin dan potensi konflik agraria dapat diminimalisir karena desa memegang otoritas penuh atas aset-aset leluhurnya.
Untuk menjelaskan maksud dan keinginan luhur dari para pencetusnya untuk menjamin terlaksananya ektivitas dan seluruh tata kelolanya, disempurnakan melalui Prinsip Subsidiaritas. Pendapat ini sangat selaras dengan konsep Radical Democracy yang digagas oleh Chantal Mouffe (1992). Prinsip ini berargumen bahwa warga lokal adalah pakar bagi masalah mereka sendiri, sehingga kekuasaan harus didekatkan sedekat mungkin kepada rakyat. Dengan mengalihkan pusat pengambilan keputusan ke tingkat Musyawarah Desa (Musdes), tercipta sebuah pemerintahan desa yang lebih transparan dan akuntabel. Hal ini memastikan bahwa penggunaan Dana Desa benar-benar tepat sasaran karena masyarakat terlibat langsung dalam menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan riil mereka.
Dari uraian diatas, menjelaskan rincian dan keterkaitan hingga kemanfaatan Integratif, dari ketiga prinsip tersebut. Bahkan kebermanfaatan prinsip-prinsip itu, tidaklah berdiri sendiri, karna saling mengisi dan melengkapi. Konsep Rekognisi memberikan peluang dan juga pintu masuk bagi desa untuk diakui, Konsep Hak Asal Usul memberikan penekanan dan pengakuan identitas bahwa setiap desa itu miliki jiwanya masing-masing, dan Subsidiaritas memberikan kekuasaan dan atau kewenangan kepada desa untuk bertindak.
Secara kolektif, keterkaitan ini sangat memberikan manfaat makro bagi negara dalam menghadirkan Stabilitas Politik, yang mana dapat mengurangi ketegangan pusat-daerah dengan memberikan otonomi yang nyata. Selain itu, kebermanfaatan lainya adalah hadirnya makna ketahanan sosial bagi negara. Dimana Desa menjadi fundasi tumbuh dan berkembangnya budaya nasional di tengah gempuran arus globalisasi dan moderenisasi.
Kemanfaatan lainnya adalah Transformasi Ekonomi, dengan hadirnya legitimasi ini, mengubah desa dari penerima subsidi menjadi pusat produksi dan inovasi melalui kewenangan mandiri. Olehnya itu, UU Desa lahir sebagai jembatan emas yang menghubungkan masa lalu yang berdaulat dengan masa depan yang demokratis. Dengan mengintegrasikan hak ulayat, hak asal usul, rekognisi, dan subsidiaritas.
Sehingga dapatlah kita simpulkan bahwa UU Desa itu bukan hanya proses pengakuan Negara terhadap Desa secara hukum, dan juga tidak hanya sebagai alat legitimasi untuk pemberian anggaran, tetapi negara sedang mengembalikan marwah desa sebagai fondasi utama Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menghidupkan Marwah, Memanen Harapan.
Daulat Desanya, Berdaulat Rakyatnta,
Akar Kuat, Wujudkan Indonesia Hebat.
