TERNATE,HP – Kapolres Ternate, AKBP Anita Ratna Yulianto, angkat bicara terkait polemik dugaan penghalangan pendirian pos pelayanan kepolisian menjelang Operasi Ketupat Idul Fitri 1447 Hijriah di Pelabuhan Ahmad Yani, Ternate.
Anita menegaskan bahwa pendirian pos pelayanan tersebut telah melalui koordinasi resmi dengan pihak pengelola pelabuhan, yakni Pelindo. Bahkan, kata dia, izin pendirian pos sudah diberikan langsung oleh General Manager (GM) Pelindo, Anwar.
“Sebelum pos pelayanan itu berdiri, saya selaku Kapolres Ternate sudah berkoordinasi dengan GM Pelindo, Pak Anwar. Itu juga disaksikan oleh anggota KSOP. Dan GM Pelindo sudah memberikan izin serta menunjuk lokasi pendirian pos,” tegas Anita, Selasa (17/3/2026).
Menurutnya, lokasi pos pelayanan yang didirikan oleh Polres Ternate sudah sesuai dengan titik yang ditentukan oleh pihak Pelindo selaku pemilik terminal.
Ia juga menepis tudingan yang menyebut pihaknya tidak melakukan koordinasi dalam pendirian pos tersebut. Anita menilai pernyataan tersebut tidak berdasar dan justru berpotensi menyesatkan opini publik.
“Kami koordinasi ke Pelindo karena kami tahu terminal itu milik Pelindo. Jadi jangan disampaikan seolah-olah kami tidak berkoordinasi. Kalau sudah salah, jangan membuat opini sendiri,” ujarnya.
Kapolres bahkan menyindir pihak yang melontarkan tudingan tersebut dengan menyebut sikap itu sebagai bentuk “lempar batu sembunyi tangan”.
Polemik ini mencuat di tengah persiapan Operasi Ketupat menjelang arus mudik Lebaran, di mana keberadaan pos pelayanan kepolisian menjadi bagian penting dalam mendukung keamanan dan kenyamanan masyarakat di kawasan pelabuhan.(red)
